Konsep pembangunan manusia di Indonesia tersebut pernah ditetapkan dengan rumusan "Membangun Manusia Seutuhnya dan Seluruhnya". Konsep pembangunan manusia ini sudah sangat tepat. Cuma di zaman reformasi ini hal tersebut semakin ditinggalkan baik dalam wacana maupun dalam realitanya. Membangun manusia seutuhnya dan seluruhnya yang pernah dicanangkan pemerintah di masa lalu, kini semakin tidak memdapat perhatian dari berbagai pihak. Membangun manusia seutuhnya dan seluruhnya menurut ajaran Hindu harus diletakkan pada landasan yang benar dan kuat.
Manawa Dharmasastra VII.14. menyatakan bahwa Tuhan telah menurunkan rta dan dharma sebagai pedoman menjaga alam dan manusia. Rta untuk menata alam dan dharma untuk menata manusia. Alam harus dijaga agar senantiasa dinamikanya selalu sesuai dengan hukum rta. Demikian juga manusia harus hidup untuk dharma dan berada di jalur dharma. Berdasarkan rta, sebagaimana dinyatakan dalam Yajurveda XXV. 17; Tan maataa perthivi tat pita dyauh. Artinya, Tuhan menciptakan bumi dan langit sebagai ibu dan ayah. Rgveda 1.59.2 menyatakan; Muurdhaa divo naabhir agnih prthivi yaah. Artinya: Agni sebagai dasar langit dan bumi. Rgveda. VIII. 102.9 menyatakan; Ayam visva abhi sriyo agnir devesu patyate. Artinya, api memiliki semua jenis zat yang mengandung khasiat hidupan.ke
Berdasarkan teks matram Weda tersebut api di langit yang disebut surya dikemas dengan Sapta Loka dan api yang ada di int bumi yang disebut dengan Bhadawang Nala atau magma dikemas dengan Sapta Patala. Kalau hukum rta itu dirusak oleh manusia maka zat hidup yang ada dalam surya dan magma itu akan terganggu memancarkan zat hidup. Ini artinya pembangunan manusia tidak boleh merusak rta atau hukum Tuhan yang telah mengatur alam sedemikian rupa sehingga akan berguna bagi semua mahluk hidup.
Demikian juga dharma yaitu norma yang mengatur eksistensi manusia. Watsya Yana Dharmasastra menyatakan ada empat dharma yang wajib dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan hidup oleh manusia yaitu asrama dharma, varna dharma, guna dharma dan sadharana dharma. Manusia akan menderita hidupnya kalau empat dharma itu dilanggar. Rta dan dharma itulah landasan yang paling hakiki yang harus dijadikan dasar membangun manusia seutuhnya dan seluruhnya.
Lebih rinci lagi "membangun manusia seutuhnya" adalah membangun manusia dalam artian membangun jiwa dan raga secara seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Bhagawad Gita III.42 menyatakan, sempurnakanlah indriamu, tetapi lebih sempurna dari indriamu adalah pikiranmu, selanjutnya kesadaran bhudimu dan yang tertinggi adalah atman. Demikian pula dalam Katha Upanisad.l.3.3 mengumpamakan manusi itu bagaikan kereta. Bada bagaikan badannya kerets indria bagaikan kuda kereta pikiran bagaikan tali lis kereta, budhi bagaikan kusir kereta dan atman bagaika pemilik kereta. Ini artinya membangun manusia yang utuh adalah seluruh unsur yang membentuk manusia secara seimbang dan proporsional. Badan dan indrianj yang sehat, segar dan bugar. Lebih tinggi dari inddria adalah pikiran (manah) yang cerdas. Selanjutnya kesadaran budhi nurani yang cerah dan yang tersuci dalam diri manusia adalah atman yang menjadi jiwa dalam diri manusia. Kalau pembangunan unsur-unsur yang membentuk manusia itu yang semestinya dibangun secara adil dan proporsional maka akan didapat manusia yang utuh berkualitas dan itulah yang wajib dikerjakan oleh negara dan masyarakat.
Membangun manusia seluruhnya adalah membangun seluruh manusia yang ada dalam kandungn ibunya sampai yang meningalkan dunia ini. Demikian juga membangun manusia seluruhnya membangun manusia yang berada di seluruh wilayah negara seca adil tanpa kecuali. Menurut Canakya Nitisastra 1.9 di setrap pemukiman apakah di lembah maupun di kota harus ada lima unsur untuk melayani masyarakat memajukan kehidupannya mendapatkan rasa aman damai dan sejahtera (raksanam dan dhanam).
Lima unsur itu adalah raaja yang artinya pemimpin yang rajintah yaitu pemimpin yang melayani masyarakat mendapatkan kebahagiaan, pandita yaitu pemimpin untuk menuntun masyarakat mendapatkan layanan membangun rohaninya. Waidya adalah pejabat kesehatan yang melayani masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Danada adalah pemimpin yang menuntun masyarakat mendapatkan kemajuan ekonomi dan nadi yaitu sungai yang mengalirkan air terus menerus untuk menyuburkan lingkungan dan berbagai kebutuhan masyarakat. Lima unsur ini harus ada di setiap pemukiman baik di kota dan di desa di mana pun ada rakyat bermukin.
Manawa Dharmasastra VII.35 menyatakan, pemerintah wajib menciptakan iklim sosial politik agar setiap asrama dan varna jdharma dapat mengeksistensikan asramanya seperti brahmacari, grehasta, wanaprastha dan sanyasin demikian setiap profesi atau varna dapat mengeksistensikan profesinya.
Dalam kaitannya dengan Indonesia dan Bali khususnya, konsep pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya kurang digemakan dan kurang dijadikan dasar merumuskan dan juga melaksanakan pembangunan. Pembangunan terlalu, mengarah pada hasil materi yang cepat artinya lebih mengejar profit dan mengabaikan benefit. Negara lebih serius mengurus pajabat negara daripada mengurus warga negara. Bahakan ada kesan lebih banyak ngurus yang jelita daripada ngurus rakyat jelata. Fasilitas pejabat negara hampir-hampir sempurna. Sedangkan prasarana dan sarana warga negara hanya diurus dengan sikap setengah-setengah dan terkesan basa-basi saja.
Pembangunan negara lebih banyak diarahkan di Jawa atau Indonesia tengah dan daerah lain kurang serius mendapatkan perhatian. Demikian juga pembangunan di Bali. Di daerah Bali Selatan dijejali pembangunan dan di Bali Utara dan Bali Timur hanya di omong-omongkan saja. Heteroginitas dan penduduk yang sangat padat ini banyak menimbulkan berbagai persoalan yang pelik. Pembangunan di Bali Selatan pun juga sangat tidak adil. Rakyat yang saat pembangunan tanahnya diambil paksa dengan harga yang diistilahkan dengan ganti rugi yang sangat murah. Mereka yang dulu hidup aman, damai dan sejahtera sekarang banyak mereka hidupnya penuh kesenjangan sehingga ada yang hidupnya morat-marit karena hasil pembangunan itu lebih banyak masuk ke kocek investor dan ke kas pemerintah pusat.
Source: I Ketut Wiana l Koran Bali Post, Minggu Umanis, 17 Mei 2015