Sudah pasti bahwa sumpah Gajah Mada tentang perubahan politik pemerintahan diucapkan pada atau sesudah tahun saka 1256 atau tahun Masehi 1334. Para menteri duduk padat di panangkilan menghadap sang rani. Di hadapan sang rani, didengar oleh semua menteri, Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi bersumpah :"Jika telah berhasil mendudukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat".
Sumpah Gadjah Mada itu menggemparkan. Kembar mengejek Gajah Mada sambil mencaci maki; Banyak turut mengejek, tidak percaya; Jabung Tarewes dan Lembu Peteng tertwa terbahak-bahak. Gadjah Mada merasa dihina, lalu turun dari paseban, menghadap kaki sang rani sambil berkata, bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan Aria Tadah. Di luar panangkilan, Kembar dan Werak dimusnahkan. Itulah kesempatan baik untuk melampiaskan dendamnya kepada Kembar yang telah mendahului mengepung Sadeng. Hal tersebut dianggap suatu dosa terhadap Gadjah Mada. Sumpah Gadjah Mada diucapkan dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, ia marah ketika ditertawakan. Kesungguhannya akan dibuktikan dengan perbuatannya dalam menunaikan politik Nusantaranya.
Pada hakikatnya, sumpah Gadjah Mada adalah pengumuman resmi tentang program politik pemerintahan yang dipimpinnya. Justru karena raja yang memerintah adalah rani, yang pada dasarnya banyak berutang budi kepada Gadjah Mada, maka dalam kenyataannya politik pemerintahan itu hampir seluruhnya ada di tangan patih amangku bumi. Ia berhak menetapkan program politik pemerintahannya. Program politik yang diumumkan berbeda dengan program politik yang pernah dijalankan oleh raja Kertarajasa dan Jayanagara. Para menteri kebanyakan adalah orang-orang yang pernan mengabdi kepada kedua tokoh tersebut. Pemerintahan kedua tokoh itu diberondong oleh rentetan pemberontakan.
Politik pemerintahannya ditujukan untuk pembasmian pembe-rontak. Mereka tidak sempat untuk berpikir lebih jauh dari batas negaranya, pantai laut di Jawa Timur. Oleh karena itu, ketika para menteri itu mendengar program politik Nusantara, mereka menganggapnya sebagai omongan besar, sebagai kesombongan, Gadjah Mada yang kebetulan naik bintangnya. Demikianlah dapat dipahami adanya ejekan dan tertawaan di antaranya diantara para menteri. Bahkan, Aria Tadah yang sebelum Pasadeng berjanji memberikan bantuan sepenuhnya, jika Gadjah Mada sanggup menjadi patih sebagai penggantinya, turut mengejek program politiknya. Mereka tidak dapat mengikuti dan memahami jalan pikirannya. Seandainya mereka yang menertawakan program politik itu tetap memegang jabatannya, mereka akan merupakan penghambat pelaksanaan program politik yang telah diumumkan.
Oleh karena itu, satu-satunya jalan ialah : mereka harus disingkirkan. Kembar dan Warak yang mengejek habis-habian dibinasakan. Tindakan keras yang demikian telah kita saksikan pada peristiwa Banander, ketika seorang bhayangkara minta izin untuk pulang ke Majapahit. Gadjah Mada tidak segan-segan membunuhnya untuk kesela-matan raja Jayanagara. Jabung Terawes dan Lembu Peteng , yang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar sumpah itu, telah kita kenal sebagai menteri pada zaman pemerintahan raja Kertarajasa. Mereka selalu terlibat dalam perang untuk menumpas pemberontakan dalam negeri. Demi¬kianlah gagasan Nusantara bagi mereka terlalu besar; sulit untuk dilaksanakan. Dapat dipahami mengapa mereka menertawakan sumpah Gadjah Mada itu.
Program politik Gadjah Mada, pada hakikatnya, adalah kelanjutan gagasan Nusantara raja Kertanagara. Lebih tepat disebut Gagasan Nusantara II. Gagasan Nusantara II itu berisi usaha menundukkan pulau-pulau atau negara-negara seberang, seperti yang termuat dalam sumpah di atas. Jika kita memperhatikan nama negara-negara yang akan ditundukkan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara-negara seberang lautan yang telah ditundukkan pada zaman pemerintahan raja Kertanagara, akibat keruntuhan kerajaan Singasari dan kerusuhan dalam m^eri selama pemerintahan raja Kertarajasa dan Jayanagara, telah bebas kembali. Demikianlah gagasan Nusantara II itu berisi penyatuan kembali negara-negara seberang lautan yang telah lepas, ditambah dengan negara Nusantara lainnya.
Gagasan Nusantara II memuat program penyatuan negara Nusantara, lebih luas daripada program politik Nusantara raja Kertanagara. Justru karena luasnya program politik Nusantara II itu, banyak di antara para menteri Majapahit yang tidak dapat memahami, bahkan malah mengejek. Ejekan itu adalah tentangan dari dalam terhadap pelaksanaan program politik Nusantara, sebelum mulai dengan pelaksanaannya, perintang-perintang itu harus disingkirkan lebih dahulu. Demikianlah telah terjadi perubahan susunan kabinet pada awal pemerintahan Gadjah Mada.
Pengangkatan sebagai Patih Amangku Bumi
Nagarakretagama pupuh 49/3 menguraikan bahwa selama pemerin-tahan rani Kahuripan, segala seluk beluk pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada Mada, seorang menteri yang bijaksana. Pengepungan Keta dan Sadeng terjadi pada tahun saka 1253 atau tahun Masehi 1331. Pada waktu itu, yang menjadi patih amangku bumi ialah Aria Tadah. Demikianlah rencana penundukan Sadeng dan Keta masih jatuh dalam tanggung jawab patih amangku bumi Aria Tadah. Meskipun telah dijanjikan oleh Aria Tadah bahwa sepulangnya dari Sadeng Gadjah Mada diharapkan menjadi penggantinya sebagai patih, bukan amangku bumi, kenyataannya ialah bahwa Gadjah Mada setelah Pasadeng diangkat menjadi angabehi. Kiranya, jabatan ini bukan jabatan patih seperti yang dijanjikan oleh Aria Tadah, juga berbeda dengan Ratu Angabhaya seperti jabatan Batara Narasinga pada zaman pemerintahan raja Wisnuwardana. Dengan jelas Parararton menyebut jabatan itu angabehi, bukan angabhaya. Aria Tadah masih tetap memegang jabatan patih amangku bumi. Suatu pertanyaan ialah : Kapan sesungguhnya Gadjah Mada diangkat menjadi patih ancangku bumi?.
Dari Pararaton kita ketahui bahwa Pasunda terjadi pada tahun Saka 1279 atau tahun Masehi 1357. Kemudian, Gadjah Mada amukti palapa, setelah sebelas tahun lamanya menjadi patih amangku bumi. Dari uraian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatannya sebagai patih amangku bumi terjadi di sekitar tahun saka 1268 atau tahun Masehi 1346. Dari Nagarakretagama pupuh 49/4, kita ketahui bahwa pelaksaaan program politik Nusantara mulai dengan serangan terhadap Bali. Serangan itu terjadi pada tahun saka 1265. Serangan terhadap Bali termasuk dalam rangka pelaksanaan program politik Nusantara yang diucapkan Gadjah Mada sebagai patih Amangku Bumi. Jadi, pengangkatannya sebagai patih amangku bumi harus terjadi sebelum tahun Saka 1265. Ini berarti lebih dari sebelas tahun menjadi patih amangku bumi. Kiranya, perhitungan pengarang Pararaton itu tidak tepat. Mungkin sekali yang dimaksud tidak sebelas, melainkan 21 tahun. Jadi, pengangkatan itu terjadi pada tahun Saka 1258 atau tahun Masehi 1336. Penetapan Tahun saka 1258 sebagai tahun pengangkatan Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi termakan akal. Sebabnya sebagai berikut.
Sumpah Gadjah Mada diuraikan dalam Pararaton setelah gempa bumi di Pabanyu Pindah pada tahun Saka 1256. Sumpah itu diucapkan Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi. Dalam sumpah itu, termuat berbagai negara Nusantara yang akan ditundukkan, di antaranya pulau Bali. Serangan terhadap Bali terjadi pada tahun Saka 1265. Jadi, pengangkatan Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi terjadi antara tahun Saka 1256 dan 1265. Tahun Saka 1258, yakni 21 tahun sebelum Pasunda (tahun saka 1279), terletak di antara tahun 1256 dan 1265. Demikianlah boleh dipastikan sekarang bahwa pengangkatan Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi berlangsung pada tahun Saka 1258 atau tahun Masehi 1336.
Sebagai patih amangku bumi baru yang diserahi tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan, Gadjah Mada mengumumkan program politiknya secara resmi di panangkilan, di hadapan sang rani dan para menteri Majapahit. Sekaligus dapat dinyatakan di sini bahwa sumpah yang berisi pro¬gram politik Nusantara itu diucapkan oleh Gadjah Mada sebagai patih amangku bumi pada tahun Saka 1258 atau tahun Masehi 1336.
Pelaksanaan Program Politik Nusantara
Program politik Nusanta dilaksanakan oleh Gadjah Mada selama 21 tahun, yakni antara tahun Saka 1258 dan 1279, atau antara sumpah Nusantara dan tahun amukti palapa. Isi program, itu ialah penundukan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun (Lombok), Seran (Seram), Tanjung Pura (Kalimantan), Haru (Sumatra Utara), Pahang (Malaya), Dompo, Bali, Sunda, Pelembang (Sriwijaya), dan Tumasik (Singapura).
Yang tercatat dalam Pararaton mengenai pelaksanaan program itu hanya Pasunda dan Padompo pada tahun Saka 1279 atau tahun Saka 1357. Dalam Nagarakretagama tercatat penundukan Bali pada tahun Saka 1265: penundukan Dompo dilakukan oleh Empu Nala. Tentang penundukan Sunda atau Pasunda sama sekali tidak disinggung. Hanya dikatakan dalam pupuh 72/3 bahwa Empu Nala selalu menjadi senapati tentara dalam peperangan dengan negara-negara lain Dalam piagam Bendasari OJO LXXXV, nama Empu Nala tercatat sebagai rakrian tumenggung.
Dalam piagam tersebut, yang menjadi senapati ialah Empu Tanu. Penundukan Dompo dalam Nagarakretagama tidak disertai tarikh tahun. Namun, dalam Pararaton penundukan Dompo bersamaan dengan Pasunda, yakni pada tahun Saka 1279 atau tahun Masehi 1357. Dalam Nagarakretagama pupuh 13 dan 14, tercatat semua daerah Nusantara vang berlindung di bawah kerajaan Majapahit. Nama-nama tersebut telah sekadar disinggung dalam uraian tentang luasnya wilayah Majapahit. Dalam bagian ini, hal itu tidak diulang lagi. Terbukti, nama-nama negara nusantara yang tercatat dalam sumpah Nusantara. Demikianlah dapat dipastikan bahwa program- program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh patih Amangku bumi Gadjah Mada selama masa jabatan 21 tahun. Setelah itu, ia amukti palapa. Dari ucapan sumpah Nusantara nyata sekali bahwa inti pengertian amukti palapa ialah istirahat. Sumpah itu selengkapnya berbunyi demikian:
Lamun huwus kalah nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, sunda, Palembang, Tumasik, samana insun amukti palapa