Kondisi bangsa Indonesia saat ini membutuhkan kehadiran sosok-sosok negarawan yang memikirkan keberlanjutan bangsa ke depan. Terkait hal ini, elite politik perlu memikirkan dengan matang pilihan kata yang digunakan ketika berkomunikasi.
Setiap tindakan dan pernyataan pemimpin selalu dicermati masyarakat. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengingatkan agar setiap pemimpin perlu lebih menahan diri dan berpikir panjang.
”Kita membutuhkan pemimpin yang mempersatukan dan tidak membuat keresahan. Tidak sepantasnya apabila seorang pemimpin mengeluarkan kata-kata yang tak pantas,” kata Helmy, Rabu (23/11) di Jakarta.
”Kita sangat butuh negarawan yang ketika bicara santun dan punya pandangan jangka panjang demi kepentingan bangsa. Kehadiran negarawan itu akan sangat penting ketika negara ini dalam kegaduhan. Nasihat atau pandangan mereka pasti akan didengarkan masyarakat,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari, semalam, saat dihubungi secara terpisah.
Rakernas MUI
Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional II Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmat 2015-2020, semalam di Jakarta, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa hasil ijtimak (kesepakatan) ulama se-Indonesia tahun 2006, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. ”Selain itu, kemajemukan bangsa kita sebagai wujud kebhinnekatunggalikaan adalah sesuatu yang harus kita pertahankan,” katanya.
Dalam rakernas tersebut, MUI juga akan mengeluarkan sikap untuk menentang, menolak, dan tak akan menoleransi upaya mengganti kekuasaan dengan cara yang tidak konstitusional. MUI juga mengusulkan adanya dialog nasional yang melibatkan semua elemen bangsa agar tidak ada perpecahan di antara bangsa Indonesia. ”Kita harus menjaga stabilitas dan kontinuitas kekuasaan sesuai dengan aturan,” kata Ma’ruf.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi pernyataan yang dikeluarkan MUI. Pernyataan itu sangat strategis karena pandangan MUI dalam menyikapi dinamika sosial politik belakangan sangat ditunggu. ”Dinamika yang terjadi belakangan ini merupakan sesuatu yang tidak terelakkan dalam konteks keindonesiaan kita,” ujarnya.
Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr Suharyo menegaskan, kita mesti percaya kepada pemimpin negeri ini dan tak perlu terseret pada arus informasi yang hanya memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan ini.”
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pdt Henriette T Hutabarat-Lebang menuturkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang diangkat secara konstitusional, perlu dijaga agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pada saat yang sama, para wakil rakyat, pemimpin partai politik, dan tokoh-tokoh di Tanah Air semestinya juga ikut berperan aktif menjaga keutuhan bangsa.
Informasi
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad mengatakan, perkembangan alat komunikasi, seperti media sosial, telah memicu hal negatif, seperti munculnya paham intoleran. Padahal, sejak dulu kebinekaan Indonesia merupakan fakta yang tak bisa dimungkiri. Masyarakat Indonesia secara umum juga memiliki sikap toleran dan moderat.
”Media sosial punya kekuatan luar biasa karena banyak orang tak berpikir panjang saat menyebarkan berita yang tak jelas sumbernya. Padahal, informasi di media sosial itu kemudian memengaruhi cara berpikir masyarakat,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat sikap toleran dan kesediaan menghargai perbedaan. ”Kita harus melakukan ’imunisasi’ agar masyarakat kita memiliki ’kekebalan’ sehingga tidak mudah terbawa arus intoleransi,” ujar Rumadi.
Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Wisnu Bawa Tenaya menyatakan, untuk memperkuat sikap toleran, juga dibutuhkan komunikasi yang baik di antara kelompok yang berbeda.
”Kita juga membutuhkan negarawan yang bersikap tegas dan mampu berbicara secara bijak. Namun, ketegasan itu tetap harus mengandung unsur welas asih. Pemimpin tak hanya berani, tetapi juga butuh kebijaksanaan,” ujar Sekretaris Jenderal Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) Bhadra Ruci.
Hajryanto menuturkan, dalam kondisi saat ini, negarawan amat dibutuhkan karena akan menjadi pendingin. Pandangan mereka yang tulus untuk kepentingan bangsa akan membuat sosok tersebut dihormati masyarakat. Akibatnya, suara mereka didengar, diikuti, dan diteladani masyarakat. ”Melihat kondisi saat ini, kita berharap muncul sosok negarawan untuk menenangkan suasana,” ucapnya.
Indonesia, kata Hajriyanto, sebenarnya memiliki banyak sosok potensial untuk menjadi negarawan. Namun, di era reformasi ini, mereka justru jatuh dalam partisanisme.
Aktivitas Presiden
Presiden Joko Widodo, kemarin di Istana Kepresidenan, bertemu dengan 22 perwira tinggi TNI yang baru menerima kenaikan pangkat ke bintang satu dan bintang dua.
Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan, kedatangan perwira tinggi itu atas undangan presiden. ”Pertemuan itu untuk saling mengenal. Perwira yang baru naik pangkat menyampaikan terima kasih karena diangkat melalui keputusan presiden, sementara presiden ingin kenal dengan mereka,” katanya.
Hadiyan menilai tradisi tersebut bagus agar terwujud komunikasi yang baik antara presiden dan perwira tinggi. Sebagai penguasa tertinggi TNI, sebuah hal yang wajar jika ingin mengenal perwira tinggi yang baru naik pangkat.
Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Ari Setiawan mengatakan, pertemuan seperti itu hal yang wajar terjadi. Hanya saja, menurut Ari, memang agenda tersebut tidak terjadwal pada agenda resmi presiden.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin, menyerukan agar semua elemen masyarakat waspada dan makin memperkokoh persatuan demi keutuhan NKRI. Upaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal itu adalah kembali pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menjaga kebinekaan, dan segenap elemen masyarakat agar lebih cinta dan peduli pada kepentingan bangsa dan negara.
Gatot juga menegaskan, jangan ada elemen masyarakat yang memaksakan kehendak yang melanggar kepentingan pihak lain, bahkan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.
Terkait adanya kemungkinan unjuk rasa Jumat (25/11), pengamanan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai ditingkatkan.
Source: print.kompas.com