Tim 9 PHDI Akan Temui Gubernur Terkait Teluk Benoa


(Ketua Tim 9 PHDI Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda)

Denpasar - Forum Masyarakat Cinta Bali (Love Bali Forum/LBF) menyatakan kecewa terhadap Tim 9 PHDI Pusat. Pasalnya, Tim 9 yang dibentuk PHDI untuk menentukan apakah telok benoa merupakan kawasan suci atau tidak, belum memenuhi undangan LBF untuk dialog termasuk diskusi yang digelar dua hari lalu (13/1). Koordinator diskusi Ir. AAP Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc mengaku sangat menyayangkan sikap Tim 9 PHDI. Pasalnya, undangan LBF tak pernah direspon sejak empat bulan lalu.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim 9 PHDI Ida Pandita Mpu Jaya Acharyananda mengakui belum bisa memenuhi undangan masyarakat terkait teluk benoa. Ida Mpu menyatakan Tim9 masih menunggu respons dari pemerintah, khususnya Gubernur Bali untuk mendapatkan data komprehensif mengenai teluk benoa. Itu sebabnya Tim yang beranggotakan 9 sulinggih itu belum bisa memutuskan apa pun. Termasuk belum bisa menemui komponen masyarakat seperti halnya Love Bali Forum yang menggelar diskusi, Selasa (12/1) lalu. "Belum diterima sama Gubernur. Kami sudah bersurat. Sabar dulu, nanti pasti ini akan bisa ketemu," ujarnya saat dikonfirmasi via seluler Rabu (13/1).

Ida Mpu mengaku tidak ingin ada pendapat pribadi dalam keputusan yang diambil Tim 9. Oleh karena itu, Tim 9 masih berusaha mendapat data dari lembaga yang komprehensif di bidangnya. Terutama informasi dari lembaga negara, dalam hal ini pemerintah. Sebab, amanat dibentuknya Tim 9 adalah untuk mengeksplorasi dan menggali dari pihak-pihak terkait yang membuat peraturan, yang memberikan izin, hingga sejauh mana konsekuensinya.

"Itu permasalahannya, bukan masalah kita menolak dan sebagainya. Kita dalami dulu jangan sampai kita terjebak pada politik praktis, pragmatisme, kita ingin menyelamatkan lembaga Parisada ini," tegasnya.

Ida Mpu menambahkan, Tim 9 masih memiliki waktu yang panjang sampai 22 Februari 2016 untuk mendalami masalah teluk benoa. Namun, pihaknya tetap mengerti terkait desakan masyarakat agar Tim 9 segera bersikap. Justru itulah Tim 9 tidak mau sampai mengorbankan salah satu masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra. "Kan kita ingin berada di tengah-tengah, oleh sebab itu kita sebagai Parisada apalagi sulinggih ka harus jernih berpikirnya. Tidak boleh memihak kemana-mana, yang dipihak itu adalah kebenaran sastra agama," jelasnya.

Ida Mpu menjanjukan setelah tanggal 15 Januari sudah bisa memberikan pernyataan terkait teluk benoa. Tentu saja setelah Tim 9 berhasil bertemu dan memperoleh data komprehensif dari pemerintah. Pihaknya menyadari, ada kekhawatiran dari masyarakat terkait langkah yang akan di ambil Tim 9.

"Sepertinya ada kekhawatiran kalau kami bertemu dengan pemerintah dulu. Kami tidak ingin menyelesaikan segala sesuatu itu dengan emosi, biar tenang dulu karena amanat SK kami adalah kepada instansi yang terkait. Sementara apa yang ada di bawah itu kan gerakan yang bersifat sporadis, jadi lembaganya itu tidak bonafid. Bukannya kami tidak mau, itulah anak-anak kami yang harus kami dengar. Tapi kami dengar dulu yang di sini, baru nanti seperti pepatah Hindu, semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, itu yang kita inginkan," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Love Bali Forum menggelar diskusi di Ruang pertemuan PHDI Bali, Selasa (12/1). Diskusi juga dihadiri Sabha Walaka PHDI. Wakil Ketua Sabha Walaka PHDI I Made Artha mengatakan, sikap Sabha Walaka PHDI dan Love Bali Forum sejalan terkait teluk benoa. Sabha Walaka bahkan sudah menyodorkan keputusan bahwa teluk benoa adalah kawasan suci ke Sabha Pandita saat Pesamuhan Agung di Jakarta.

"Sebenarnya dari Sabha Walaka sama dengan teman-teman ini, ingin bagaimana menggagalkan proyek itu jangan sampai terjadi. Kunci utama sebenarnya adalah kalau bisa Pak Gubernur melarang , sudah selesai masalahnya. Kemudian Sabha Pandita segera mengambil sikap mengikuti keputusan Sabha Walaka," ujarnya.

Artha mengaku Sabha Walaka tidak berdaya karena keputusan tertinggi ada di Sabha Pandita. Pihaknya berharap Sabha Pandita maupun Tim 9 segera sadar dan mengerti gejolak yang terjadi di masyarakat. Sebab, saat ini posisi Parisada lebih banyak dihujat lantaran tak kunjung bersikap mengenai teluk benoa. "Jangan sampai masyarakat mendemo Sulinggih," tandasnya.

Sumber: Koran Bali Post, Kamis Pon, 14 Januari 2016